Jakarta – Sekeretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia Nico Afinta secara resmi melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Nur Ichwan menjadi Analis Hukum Ahli Utama pada Rabu, (28/05/2025), bertempat di Ruangan Graha Pengayoman, Jakarta (28/05/2025)

Pelantikan ini merupakan bagian dari pengembangan karier pejabat fungsional ahli utama yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang hukum, khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di lingkungan Kementerian Hukum

Acara pelantikan dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta tamu undangan. Dalam sambutannya, Sekeretaris Jenderal Kementerian menegaskan bahwa jabatan fungsional Analis Hukum Ahli Utama memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan, memberikan pertimbangan teknis tingkat tinggi, serta memperkuat tata kelola pelayanan hukum, khususnya terkait profesi Notaris.

Nur Ichwan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, dikenal memiliki rekam jejak yang kuat dalam pengawasan pelaksanaan tugas notaris dan pelindungan kepastian hukum di wilayah. Pengangkatan beliau sebagai Analis Hukum Ahli Utama diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan notaris yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika hukum.

“Jabatan ini merupakan amanah besar untuk terus menjaga marwah profesi notaris dan memastikan setiap pelaksanaan tugas notarial berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Nur Ichwan
Dengan pelantikan ini, diharapkan Analis Hukum Ahli Utama dapat berperan aktif dalam penguatan pembinaan, pengawasan, serta penyusunan kebijakan strategis terkait profesi Notaris, demi terciptanya layanan hukum yang berintegritas dan berkualitas bagi masyarakat.

Pekanbaru — Dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Rokan Hilir tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Rabu (28/5), bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Dina Rasmalita, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Nur Ichwan. Dalam sambutannya, Dina menyampaikan bahwa pengharmonisasian merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, guna mencegah terjadinya tumpang tindih dan ketidaksesuaian hukum, serta untuk memastikan Ranperda sejalan dengan norma, asas, dan hierarki peraturan yang berlaku.

“Proses pengharmonisasian ini bukan sekadar tahapan administratif, tetapi upaya substantif dalam mewujudkan regulasi yang sinkron, implementatif, dan mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam menjamin ketersediaan cadangan pangan di Kabupaten Rokan Hilir,” ujar Dina.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, antara lain:

• Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir
• Ketua Pansus D DPRD Kabupaten Rokan Hilir beserta jajaran
• Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan Setda Pemkab Rohil
• Kepala Bagian Hukum Setda Pemkab Rohil
• Para Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dan Ahli Muda Kanwil Kemenkum Riau

Proses diskusi dan pembahasan Ranperda berjalan dengan baik dan lancar. Tim perancang memberikan masukan substansi dan teknis normatif terhadap muatan Ranperda, agar sejalan dengan ketentuan nasional dan kebutuhan daerah.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau terus menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum daerah yang terintegrasi, responsif, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Jakarta – Dalam rangka memperkuat Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Riau, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Nur Ichwan, melaksanakan kunjungan kepada Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej, Kunjungan ke Biro Sumber Daya Manusia (SDM) serta Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Selasa (27/5/2025).

secara spesifik kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait berbagai isu strategis yang berhubungan dengan pengelolaan kepegawaian serta penguatan sistem teknologi informasi di lingkungan Kantor Wilayah Riau.

Di PUSDATIN Kepala Kantor Wilayah di sambut oleh Kepala PUSDATIN Rifqi Adrian Kriswanto pembahasan difokuskan pada tiga hal utama, yakni migrasi domain server aplikasi inovasi Kanwil Riau, pemanfaatan jaringan internet selama masa transisi pemisahan kementerian, serta penyelesaian kendala teknis pada aplikasi SISUMAKER. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan produktif, dengan PUSDATIN menyampaikan komitmennya untuk mendukung kelancaran operasional dan transformasi digital di wilayah.
Selanjutnya, dalam pertemuan bersama Kepala Biro SDM, Fajar Sulaeman Taman, Kepala Kantor Wilayah membahas sejumlah agenda penting di bidang kepegawaian. Topik yang dibahas meliputi persiapan pelaksanaan orientasi bagi CPNS yang akan segera bergabung dan proses penyelesaian formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Komputer yang tengah berjalan.

Kepala Kantor Wilayah, Nur Ichwan, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Biro SDM dan PUSDATIN. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pusat dan wilayah merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital.

“Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan seluruh proses, baik di bidang kepegawaian maupun teknologi informasi, berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya kita dalam menyukseskan transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar Nur Ichwan.
Melalui koordinasi ini, diharapkan hambatan-hambatan administratif maupun teknis yang dihadapi.

Pekanbaru — Sebagai bagian dari komitmen untuk memahami dinamika pembaruan hukum nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti kegiatan Webinar Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, Rabu (28/5) secara daring.

Dengan tema “Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Efisien, Adil, dan Terpadu”, webinar ini ditujukan khusus bagi civitas akademika dan pemangku kepentingan di bidang hukum sebagai wadah diseminasi serta dialog publik terhadap substansi perubahan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka di bidang hukum pidana nasional, antara lain:

• Prof. Edward O.S. Hiariej – Wamenkum
• Dr. Asep Mulyana, S.H., M.Hum. – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
• Irjen. Pol. Dr. Viktor T. Simandjuntak, S.I.K., M.Si. – Kepala Divisi Hukum Polri
• Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. – Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung
• Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. – Guru Besar Hukum UI
• Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. – Praktisi Hukum / Advokat

Kegiatan ini dimoderatori oleh Dr. Roberia, S.H., M.H., Direktur Perancangan dan Harmonisasi RUU Kementerian Hukum.

Dari Kanwil Kemenkum Riau, kegiatan diikuti oleh Kakanwil Kemenkum Riau, Nur Ichwan, Kadiv Pelayanan Hukum, Johan Manurung dan Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita serta jajaran bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, dan pegawai fungsional perancang peraturan perundang-undangan Zoom Meeting dan kanal YouTube Kementerian Hukum RI.

Melalui webinar ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam melakukan pembaruan sistem hukum acara pidana yang tidak hanya lebih modern dan efisien, tetapi juga berorientasi pada keadilan restoratif dan kepastian hukum.

Pekanbaru — Dalam rangka mendukung perlindungan dan pengembangan potensi lokal melalui kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti kegiatan Webinar Indikasi Geografis Nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum pada Rabu (28/5) secara virtual.

Webinar yang mengusung tema: "Sinergi Riset, Inovasi, dan Pelindungan Indikasi Geografis dalam Optimalisasi Peran BRIDA Guna Mendorong Permohonan Indikasi Geografis di Daerah" ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pendaftaran indikasi geografis (IG), serta mendorong keterlibatan aktif Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai mitra strategis dalam mengangkat produk unggulan lokal.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Hermansyah Siregar, dan menghadirkan narasumber dari BRIN serta perwakilan BRIDA daerah, termasuk Dr. Ing. Wiwiek Joeliarni dan Dr. Ketut Wica, yang masing-masing memaparkan pentingnya sinergi antara inovasi, riset, dan perlindungan hukum terhadap potensi daerah.

Dari Kanwil Kemenkum Riau, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Johan Manurung dan jajaran yang membidangi kekayaan intelektual. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan dan fasilitasi pendaftaran indikasi geografis di Provinsi Riau, yang memiliki banyak potensi IG.

Melalui webinar ini, diharapkan pemerintah daerah di Riau dapat lebih aktif dalam mendorong pengakuan formal terhadap kekayaan hayati, budaya, dan produk lokal yang khas dan otentik. Kemenkum Riau berkomitmen untuk terus menjembatani koordinasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan DJKI dalam memperluas perlindungan kekayaan intelektual di tingkat daerah.